Laman

Development is Freedom . . . . . . . Pembangunan Adalah Pembebasan

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan

Sabtu, 28 Januari 2012

APBD/ APBN Sebenarnya Milik Siapa…..???


Sebagai rakyat kecil (nan merdeka,,, he), mengamati perilaku pembangunan akhir-akhir ini, dunia terasa hingar-bingar penuh warna, di komunitas tertentu masyarakat sedang melaksanakan program “A” (yang katanya) dari Partai “M”, di komunitas lainnya ada program “B” dari Partai “B”, ada kegiatan program “C” dari Partai “C”, ada pula program “D” dari Partai “H”.
Tapi di sudut lainnya ada sekelompok masyarakat yang hanya duduk termangu menonton,,, kenapa? ternyata mereka adalah orang-orang yang bukan simpatisan partai trsebut, makanya tidak mendapatkan program, kasian,,,
Bisa jadi disinilah letak akar masalah kenapa capaian hasil pembangunan tidak pernah bisa berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan, karena  :
1.      1. Selama ini APBD/APBN selalu dikesankan sbg milik pemerintah, padahal bukankah seluruh anggaran itu berasal dari pajak seluruh rakyat? antara lain pajaknya Mbah Marhaen yang cuma Rp.12.000,- per tahun untuk sepetak gubug reyotnya, pajak prekedel-kentang, tahu, tempe, krupuk, sandal jepit, dll,,,, tapi kenapa ketika sudah jadi anggaran malah masyarakat kecil yang taat bayar pajak dilupakan hanya karena beda partai dengan penguasa?
2.   2. Di sisi lain ada pihak tertentu yang memanfatkan anggaran tsb untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan memanfaatkan anggaran secara tertutup & semena-mena, dengan  berlagak seperti sinterklas atau pejabat dermawan yang pro-poor dengan berkata “ini bantuan dari saya, oleh sebab itu pilih (partai) saya”.
3.    3. Anggapan bahwa program yang mereka terima adalah “anugrah” atau kebaikan dari pejabat atau partai tertentu, maka berapapun besarnya anggaran tsb dipotong atasnama tanda terimakasih, administrasi, dll akan diterima dengan senang hati, tanpa merasa haknya telah dicuri, padahal anggaran itu adalah HAK rakyat sehingga harus utuh, sedangkan menyalurkan anggaran adalah KEWAJIBAN pemerintah karena sudah digaji, plus pensiun.  
Sampai kapan lugu dan tidak berdayanya masyarakat ini dipelihara & dimanfaatkan? Entahlah,,, tapi sebenarnya kita bisa merubahnya, paling tidak, mari kita mulai dengan menyamakan persepsi bahwa APBD/APBN adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah apalagi partai, oleh sebab itu kita (rakyat) WAJIB TAHU,,,,!  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar