Sebagai rakyat kecil (nan merdeka,,, he), mengamati perilaku pembangunan akhir-akhir
ini, dunia terasa hingar-bingar penuh warna, di komunitas tertentu masyarakat
sedang melaksanakan program “A” (yang katanya) dari Partai “M”, di komunitas lainnya
ada program “B” dari Partai “B”, ada kegiatan program “C” dari Partai “C”, ada
pula program “D” dari Partai “H”.
Tapi di sudut lainnya ada sekelompok masyarakat yang hanya
duduk termangu menonton,,, kenapa? ternyata mereka adalah orang-orang yang bukan
simpatisan partai trsebut, makanya tidak mendapatkan program, kasian,,,
Bisa jadi disinilah letak akar masalah kenapa capaian
hasil pembangunan tidak pernah bisa berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang
dikeluarkan, karena :
1. 1. Selama ini APBD/APBN
selalu dikesankan sbg milik pemerintah, padahal bukankah seluruh anggaran itu
berasal dari pajak seluruh rakyat? antara lain pajaknya Mbah Marhaen yang cuma
Rp.12.000,- per tahun untuk sepetak gubug reyotnya, pajak prekedel-kentang, tahu,
tempe, krupuk, sandal jepit, dll,,,, tapi kenapa ketika sudah jadi anggaran malah
masyarakat kecil yang taat bayar pajak dilupakan hanya karena beda partai dengan
penguasa?
2. 2. Di sisi lain ada
pihak tertentu yang memanfatkan anggaran tsb untuk keuntungan pribadi dan
kelompoknya, untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan memanfaatkan anggaran secara
tertutup & semena-mena, dengan berlagak
seperti sinterklas atau pejabat dermawan yang pro-poor dengan berkata “ini
bantuan dari saya, oleh sebab itu pilih (partai) saya”.
3. 3. Anggapan bahwa program
yang mereka terima adalah “anugrah” atau kebaikan dari pejabat atau partai tertentu,
maka berapapun besarnya anggaran tsb dipotong atasnama tanda terimakasih, administrasi, dll akan diterima dengan senang hati,
tanpa merasa haknya telah dicuri, padahal anggaran itu adalah HAK rakyat sehingga harus utuh, sedangkan
menyalurkan anggaran adalah KEWAJIBAN
pemerintah karena sudah digaji, plus pensiun.
Sampai kapan lugu dan tidak berdayanya masyarakat ini
dipelihara & dimanfaatkan? Entahlah,,, tapi sebenarnya kita bisa merubahnya,
paling tidak, mari kita mulai dengan menyamakan persepsi bahwa APBD/APBN
adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah apalagi partai, oleh sebab itu kita
(rakyat) WAJIB TAHU,,,,!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar